Transformasi Digital Sebagai Inovasi Pemungutan Pajak Nasional

Cr : Dribble

Pada April 2012 silam, Bunga menikah dan memutuskan untuk ikut suaminya pindah ke suatu desa yang agak jauh dari pusat kota di Pulau Kalimantan. Awalnya, semua terasa indah buat Bunga. Grup chat Whats App kami pun jadi penuh cerita keseruan Bunga tentang harga makanan yang lebih murah, harga pakaian yang lebih miring, serta kondisi lingkungan yang jauh dari polusi. Bunga pamer tentang kondisi kulit wajahnya yang membaik dan jadi bebas jerawat setelah pindah. Saat itu, ingin sekali rasanya aku mengikuti jejak Bunga pindah ke luar pulau.

Rupanya, masa pamer kebahagiaan Bunga tidak berlangsung lama. Karena suami Bunga sudah memiliki rumah, maka Bunga berkewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketika waktunya tiba bagi Bunga membayar PBB, Bunga mulai mengeluh panjang lebar di grup. Bunga bercerita bahwa dirinya harus jauh-jauh pergi ke pusat kota dan mengantri berjam-jam. Hal tersebut diperparah dengan sulitnya akses keluar desa jika tidak memiliki kendaraan pribadi. Pernah pula suatu ketika Bunga bercerita bahwa dirinya harus membayar denda yang tidak sedikit jumlahnya karena telat membayar pajak. Padahal keterlambatan terjadi bukan karena kelalaian Bunga, melainkan karena hujan deras yang mengguyur desa berhari-hari sehingga kondisi jalanan tidak mungkin dilalui oleh Bunga untuk pergi ke kota. Selain PBB, masih ada beberapa pajak lainnya yang perlu dibayar oleh Bunga yang waktu jatuh temponya tidak bersamaan. Jadilah setiap waktu itu datang, notifikasi grup chat kami penuh dengan pesan masuk yang isinya keluhan, omelan, serta komentar pedas dari Bunga. Cerita Bunga yang detil membuat seisi grup rasanya ikut mengalami sendiri betapa repotnya membayar pajak di desa terpencil di luar Pulau Jawa.

Pada tahun 2013, Bunga dinyatakan positif hamil. Kondisi trisemester pertama Bunga tidak berjalan begitu lancar. Bunga mengalami morning-sick dan kelelahan sepanjang hari. Kondisi ini tidak memungkinkan bagi Bunga untuk berkendara pergi ke kota apalagi mengantri berjam-jam guna membayar pajak. Jadilah setiap jatuh tempo, suami Bunga bolos bekerja untuk membayar pajak ke kota.

Indonesia saat ini sedang mengalami fenomena disrupsi, dimana semuanya dituntut serba cepat, tepat, praktis, dan mudah. Fenomena ini tentu berdampak ke semua lini kehidupan. Transportasi massal, sosial budaya, dan tak terkecuali cara membayar pajak. Jika menurut studi Paying Taxes 2017 yang dilakukan Bank Dunia dan PricewaterhouseCoopers (PwC) waktu rata-rata yang diperlukan untuk menyelesaikan semua pembayaran pajak secara benar dan sesuai dengan aturan dalam setiap tahunnya adalah 221 jam, maka pola seperti ini tidak lagi bisa diterapkan di era sekarang. Wajib Pajak seperti Bunga butuh solusi yang solutif agar setiap waktu jatuh tempo, Bunga bisa menjalankan kewajibannya membayar pajak dengan praktis, mudah, serta cepat. Suami Bunga juga butuh solusi konkrit agar saat membayar pajak, dirinya tidak perlu bolos kerja. Dan orang seperti aku butuh solusi yang imparsial agar setiap waktu jatuh tempo, ketenangan grup chat bisa terjaga dari omelan dan keluhan terkait pembayaran pajak yang bertele-tele.

Selatar dengan apa yang terjadi di era ini, tools atau alat bantu yang memungkinkan Wajib Pajak melakukan pengecekan dan pembayaran pajak kapan saja dan dimana saja tentulah sangat krusial. Lebih lanjut, tools ini juga sangat krusial bagi pemerintah. Pasalnya menurut data yang berhasil aku himpun, angka pemasukan pajak kita terhitung rendah dibandingkan target yang ingin dicapai pemerintah. Dan seperti yang kita ketahui, pajak merupakan salah satu sumber devisa negara. Jika angka pemasukan ini kecil, maka bisa dipastikan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak akan berjalan maksimal.

Trend Penerimaan Pajak Periode 2005-2013

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia memahami betul bagaimana krusialnya tools ini bagi masyarakat dan pemerintah. Maka semenjak 2014 akhir, angin perubahan mulai berhembus. DJP Online milik pemerintah mulai berjalan. DJP online merupakan aplikasi berbentuk e-Filling yang penyediaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam penggunaannya, Wajib Pajak cukup membuka laptop yang terhubung dengan jaringan internet lalu mengisi formulir dalam beberapa klik. Dalam sekali duduk, urusan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pun telah selesai dilakukan.

Cr

Selain memiliki platform sendiri, DJP juga secara terbuka bermitra dengan beberapa platform online lain seperti Pajakku dan OnlinePajak. OnlinePajak sendiri merupakan platform yang memudahkan Wajib Pajak menghitung nominal pajak yang harus dibayar, melakukan pembayaran pajak, hingga melaporkan setiap pembayaran yang telah dilakukan. Secara fungsi, OnlinePajak tak ubahnya dengan DJP Online milik Direktorat Jenderal Pajak. Kedua platform tersebut sama-sama bisa diakses gratis oleh masyarakat luas. Namun menurut Charles Guinot selaku founder, OnlinePajak memiliki beberapa kelebihan. Diantaranya antarmuka (interface) yang lebih menarik dan penggunaan yang lebih mudah. OnlinePajak juga lebih praktis karena dapat melakukan perhitungan beberapa jenis pajak sekaligus seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 23, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). OnlinePajak pun telah terkoneksi dengan sistem e-Billing dan e-Filing milik kantor pajak, sehingga Wajib Pajak bisa membuat e-Faktur dan SPT dengan menekan satu tombol. Semua bisa dilakukan dalam satu akun dan memakan waktu kurang lebih 5 menit saja.

Tampilan OnlinePajak

Cr : Tirto.id

Pada 2018 ini, OnlinePajak meluncurkan PajakPay. PajakPay merupakan dompet digital yang cara kerjanya sangat mirip dengan dompet biasa. Sebelum menggunakannya, Wajib Pajak perlu terlebih dahulu mengisi saldo PajakPay dengan cara top up. Setelah itu, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran berbagai tagihan pajak dengan langsung memotong saldo PajakPay. Fitur dompet digital PajakPay merupakan bentuk kerja sama antara Bank Sinarmas dengan OnlinePajak. Bank Sinarmas merupakan salah satu bank persepsi resmi yang telah terdaftar di DJP.  

OnlinePajak terus berimprovisasi, salah staunya dengan mengadopsi sistem blockchain. OnlinePajak menjadi aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadopsi sistem ini untuk melindungi keamanan dan kerahasiaan data dari 800 ribu pengguna aktif platform. Blockchain adalah teknologi disruptive untuk menjawab kendala-kendala perpajakan yang banyak dirasakan Wajib Pajak.

Selain Pajakku dan OnlinePajak, masih ada layanan lain untuk membantu badan usaha menunaikan kewajiban bayar pajak mereka. Contohnya Klik46. Sama seperti dua aplikasi lainnya, Klik46 juga melayani pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Bedanya, Klik46 memiliki layanan point of sale (POS). Melalui layanan POS, Klik46 ingin membantu meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak pegiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Cr : Tirto.id

Sekarang pasti banyak yang bertanya-tanya; bagaimana dengan angka pemasukan pajak setelah sistem online ini dilaksanakan? Apakah ada perubahan? Apakah perubahan tersebut signifikan?

Dan jawaban untuk semua pertanyaan tersebut hanya satu; YES.

Kemudahan pembayaran pajak dan angka pemasukan pajak berhubungan lurus. Artinya, jika Wajib Pajak terfasilitasi saat melakukan pembayaran pajak maka akan terjadi kenaikan pemasukan pajak yang jumlahnya signifikan.

Ambil contoh platform OnlinePajak. Pada akhir tahun 2016 silam, OnlinePajak mengklaim jika mereka berhasil memfasilitasi pembayaran pajak sebesar Rp2,7 triliun. Melihat angka ini, OnlinePajak memasang target pengelolaan pajak untuk tahun 2017 senilai Rp15 triliun. Dan nyatanya pada akhir tahun 2017, nilai pajak yang mereka kelola justru jauh lebih besar dari target hingga sebesar Rp40 triliun.  

Jika pada tahun 2017 dari platform OnlinePajak saja ada 800ribu Wajib Pajak yang terfasilitasi sehingga terjadi pemasukan pajak sebesar Rp40 triliun, bayangkan berapa banyak dana yang masuk ke kas negara setelah digabungkan dengan platform online lain!

Cr : CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani

Cr : CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani

Setelah melihat data dalam bentuk angka dan statistik yang valid, maka jelas pembayaran pajak gaya baru yang berbasis online merupakan pengungkit (leverage) yang handal untuk mendongkrak pemasukan negara dari sektor pajak.

Target pengumpulan pajak Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar Rp1.423,9 triliun. Pemerintah (terutama DJP) perlu melakukan lebih banyak inovasi untuk bisa memenuhi target dengan nilai fantastis tersebut.

Berikut beberapa saran yang semoga bisa menjadi masukan positif bagi DJP dalam upaya menyempurnakan sistem perpajakan Indonesia.

Walau telah banyak pihak ketiga yang menjadi mitra DJP untuk melayani pembayaran dan penghitungan pajak, pemerintah daerah (pemda) tetap punya peran yang krusial. Sebagai pihak yang paling mengenali daerahnya, pemda harus berinisiatif mengeluarkan inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan kesadaran pembayaran pajak warganya. Pemda harus menjadikan hambatan sebagai tantangan yang bisa dijawab dengan memaksimalkan potensi kelebihan daerah. Hal ini dilakukan salah satunya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, tentunya agar daerahnya dapat memberikan kontribusi secara maksimal.

Berikut beberapa daerah inspiratif dengan proyek kreatifnya masing-masing. Proyek-proyek ini terbukti meningkatkan volume PAD dari sektor pajak. Harapannya, pemda lain bisa termotivasi untuk mengadakan proyek serupa atau bahkan lebih baik lagi.

Cr 

Statistik telah bicara bahwa sistem perpajakan gaya baru yang berbasis online terbukti menjadi inovasi solutif untuk meningkatkan angka pemasukan negara dari sektor pajak. Sistem ini terbukti efektif, efisien, dan mampu menjangkau Wajib Pajak hingga ke pelosok negeri. Sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal saat semua dilakukan secara manual dulu. Walau demikian, pemerintah daerah tetap perlu berinovasi agar Wajib Pajak punya lebih banyak pilihan saat ingin menunaikan kewajibannya membayar pajak. Inovasi ini merupakan salah satu kunci suksesnya pembangunan di daerah. Tanpa adanya inovasi, pembangunan hanya akan berjalan di tempat.

Yang perlu diingat, perubahan struktural harus diikuti oleh perubahan kultural. Salah satunya dengan internalisasi mindset dan perilaku. Kecanggihan teknologi, beragam inovasi, serta layanan paripurna yang dilakukan pemerintah tak akan berarti tanpa adanya kesadaran dalam diri masing-masing masyarakat untuk selalu taat bayar pajak. Kita semua harus sadar dan memahami bahwa pajak bukanlah sekadar kewajiban, melainkan salah satu bentuk kontribusi kita bagi negeri tercinta ini. Pajak kita akan membiayai pembangunan infrastuktur. Pajak kita akan membantu pembangunan daerah tertinggal. Dan pastinya dengan membayar pajak, kita dapat mencapai tujuan mulia para pendiri bangsa untuk mencapai masyarakat yang bermartabat, adil dan makmur.

Referensi :

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/optimalisasi-penerimaan-negara-dari-sektor-pnbp/

https://id.techinasia.com/onlinepajak-resmikan-pajakpay

https://id.techinasia.com/onlinepajak-platform-yang-mempermudah-proses-pembayaran-pajak

https://majalahpajak.net/forum-ekonomi-dunia-nobatkan-onlinepajak-sebagai-pionir-teknologi-2018/

https://majalahpajak.net/layanan-pajak-dengan-inovasi-terkini/

https://tirto.id/jurus-go-jek-mengurangi-beban-bakar-uang-dari-go-pay-cKQ8

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/10/202834726/bankir-indonesia-anggap-go-jek-pesaing-baru-di-dunia-perbankan

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/12/2022-penjualan-e-commerce-indonesia-mencapai-rp-16-miliar

http://www.beraunews.com/ekonomi/2517-baru-seminggu-sim-hore-kukuhkan-kenaikan-sebesar-40-persen

http://www.beraunews.com/politik-pemerintahan/pemerintahan/722-hebat-inovasi-simhore-dispenda-pertama-di-indonesia

https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/dinas-pendapatan-luncurkan-drive-thru-bayar-pbb-cukup-5-menit.html

https://media.neliti.com/media/publications/78598-ID-inovasi-pelayanan-pembayaran-pajak-bumi.pdf